Oleh: Rachmah Hamidah Widiantara (D0419045)

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang sedang menggegerkan dunia, akhirnya masuk juga ke Indonesia. Wabah ini bermula di China dengan pasien pertama terkonfirmasi pada 19 November 2019. Penyebaran wabah ini terhitung sangat cepat, hanya dalam waktu kurang lebih 5 bulan, hingga 15 April 2020 ini, berdasarkan website resmi ArcGIS online, pasien terkonfirmasi di seluruh dunia mencapai hampir 2 juta orang dengan angka kematian mencapai 1,2 juta kasus dan telah menyebar di lebih dari 170 negara. Sementara, selain China, negara dengan jumlah kasus terbanyak antara lain yaitu adalah Amerika Serikat, Spanyol, Italia, Jerman, Prancis, Inggris, Iran dan Turki.

Di Indonesia sendiri, kasus terkonfirmasi pertama terjadi pada 1 Maret 2020. Pasien pertama dan kedua tersebut merupakan seorang ibu dan putrinya asal Depok, Jawa Barat. Mereka tertular setelah melakukan kontak langsung dengan Warga Negara Jepang yang setelahnya juga diketahui positif terinfeksi COVID-19.

Setiap harinya, kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah secara bertahap. Dilansir dari situs portal berita online CNN, hingga hari ini (16/04), pasien terkonfirmasi mencapai 5.516 kasus, dengan kasus kematian mencapai 496 kasus atau dengan persentase tingkat kematian dari keseluruhan kasus mencapai 9%. Angka persentase tersebut termasuk dalam salah satu persentase tingkat kematian tertinggi di seluruh negara terdampak. Bahkan hampir 2 kali lipat dari angka persentase kematian global berdasarkan data dari Johns Hopkins University Amerika Serikat, yaitu sebesar 4.8%. Penyebaran kasus terbanyak terdapat di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.

Sejak pertama mewabahnya virus ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa kebijakan terkait penanganan pandemi COVID-19. Mulai dari yang dini yaitu sebelum kasus positif pertama di Indonesia terkonfirmasi, pada awal Februari 2020, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan baru. Diantaranya adalah membuka layanan hotline di sembilan kementerian terkait pandemi COVID-19, menghentikan penerbangan rute Indonesia-China untuk sementara, menerapkan pembatasan masuk bagi orang yang datang dari kawasan China, dan pelarangan kegiatan impor hewan hidup dari China.

Setelahnya, sejak kasus positif pertama ada dan penambahan kasus positif yang bertahap setiap harinya, membuat pemerintah semakin massive dalam membuat kebijakan terkait penanganan pandemi COVID-19 ini. Terhitung dalam sebulan terakhir, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan 4 Keputusan Presiden (Keppres), 2 Peraturan Presiden (Perpres), 1 Peraturan Pemerintah (PP), 1 Instruksi Presiden (Inpres), 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.

Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya adalah Keppres nomor 7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, yang kemudian direvisi seminggu setelahnya menjadi Keppres nomor 9/2020 dengan penambahan beberapa pasal. Selanjutnya ada Perpres nomor 52/2020 tentang Pembangunan Observasi dan Penampungan dalam Penanggulangan COVID-19 atau Penyakit Infeksi Emerging di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Serta Perppu nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dan yang terbaru adalah penerbitan Keppres nomor 12/2020 tentang penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Penatapan Keppres tersebut dilakukan untuk beberapa hal, yaitu mendukung realokasi dan refocusing anggaran pemerintah untuk penanganan pandemi COVID-19, meminimalkan dampak wabah terhadap perekonomian dan membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapat bantuan dari dunia internasional.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan beberapa kebijakan berupa penangguhan sementara visa bebas kunjungan untuk Warga Negara Asing (WNA), pembatasan masuk bagi WNA ke Indonesia dengan pengecualian, serta kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Pemerintah daerah juga turut andil dalam menyumbang kebijakan baru di daerahnya masing-masing. Social serta physical-distancing merupakan salah satu gerakan yang digalakkan. Langkah banyak instansi serta perusahaan untuk mendukung gerakan tersebut juga banyak dilakukan. Istilah work from home (WFH) pun menjadi salah satu istilah baru yang muncul karena pandemi ini. Tidak hanya pekerja, para pelajar pun sudah diharuskan untuk menetap di rumah dan melakukan kegiatan belajar secara daring atau online. Tagar #dirumahaja juga menjadi sebuah himbauan yang banyak digalakkan. Himbauan tersebut berupa ajakan untuk tetap di rumah saja selama masa karantina, dan himbauan untuk tidak keluar rumah atau bepergian ke tempat-tempat tertentu untuk tujuan yang tidak terlalu penting. Himbauan tersebut dilakukan guna mencegah serta meminimalisir penyebaran virus COVID-19 di masyarakat. Jika ingin bepergian pun masyarakat dihimbau untuk memakai masker seta melakukan proteksi diri sebaik mungkin. Tempat-tempat umum yang masih beroperasi juga dihimbau untuk melakukan langkah pencegahan penyebaran, salah satunya dengan menyediakan hand-sanitizer dan mengadakan pengecekan suhu tubuh masyarakat yang berkunjung menggunakan thermo-gun.

Salah satu langkah kebijakan terbaru pemerintah dalam penanganan kasus penyebaran COVID-19 ini adalah diadakannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). PSBB sendiri termasuk dalam jenis kekarantinaan kesehatan di Indonesia, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, didefinisikan sebagai “Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi”.

Sedangkan untuk pedoman pelaksanaan PSBB sendiri, tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Pelaksanaan PSBB seperti yang tertuang pada Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi dan pembatasan kegiatan khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Pada Pasal 13 Ayat 2 disebutkan bahwa PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Dalam Pasal 2 disebutkan jika suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota ingin mengusulkan PSBB terhadap wilayah mereka, harus memenuhi kriteria jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Sejak pertama diterbitkan, hingga 16 April 2020, sudah ada 11 Pemerintah Daerah (Pemda) yang disetujui usulnya atas PSBB oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Daerah-daerah tersebut meliputi Provinsi DKI Jakarta, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Pekanbaru, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Makassar. Sementara itu, juga ada 5 Pemda yang usulnya sementara ditolak karena belum memenuhi syarat dan kurangnya berkas kelengkapan pengusulan. Daerah-daerah tersebut meliputi Kota Palangkaraya, Kota Sorong, Kabupaten Rote Ndao, Kota Tegal, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Sources:

https://www.liputan6.com/global/read/4191815/kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia-jadi-sorotan-dunia

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200324103932-199-486345/ahli-respons-kematian-corona-di-ri-disebut-tinggi-di-dunia

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4977344/jokowi-tetapkan-corona-bencana-nasional-apa-dampaknya

https://www.cnbcindonesia.com/news/20200414013226-4-151659/sebulan-jokowi-terbitkan-9-aturan-terkait-corona-ada-apa

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200417074310-20-494387/daftar-daerah-yang-disetujui-dan-belum-boleh-terapkan-psbb

http://p2p.kemkes.go.id/wp-content/uploads/2020/04/PMK-No.-9-Th-2020-ttg-Pedoman-Pembatasan-Sosial-Berskala-Besar-Dalam-Penanganan-COVID-19.pdf.pdf.pdf

https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175564/UU%20Nomor%206%20Tahun%202018.pdf

https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176085/PP_Nomor_21_Tahun_2020.pdf


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

*
= 5 + 4